Tupoksi

 

 

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 62 TAHUN 2016

 

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang

 

 

 

 

:

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

 

 

 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK BARAT.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.

5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.

6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.

7. Sekretaris adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.

 

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

 

Pasal 2

(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Urusan Polisi Pamong Praja berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

 

 

(3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;

b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;

d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah;

e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;

f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan perda dan peraturan kepala daerah; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

 

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Program;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;

2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan

3. Seksi Penyidikan dan Penindakan;

d. Bidang Operasional terdiri dari:

1. Seksi Pengamanan Dalam;

2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan; dan

3. Seksi Deteksi Dini;

e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Data dan Informasi;

2. Seksi Mobilisasi; dan

3. Seksi Pembinaan Pengawasan Satuan Perlindungan Masyarakat;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dan Kepala Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

(3) Struktur susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat

 

Pasal 4

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang

 

 

Pasal 5

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :

 

a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;

c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;

d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;

e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;

f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

g. penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;

h. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 6

(1) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Program;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

 

 

Pasal 7

 

(1) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.

 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program memiliki fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian program;

b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Urusan Polisi Pamong Praja;

c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Urusan Polisi Pamong Praja;

d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Urusan Polisi Pamong Praja;

e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Urusan Polisi Pamong Praja;

g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Urusan Polisi Pamong Praja;

h. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Urusan Polisi Pamong Praja;

i. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub

Sambutan
JDIH Lombok Barat